Wikipedia

Hasil penelusuran

..


Prof Farida : Perempuan Indonesia Harus jadi Agen Perdamaian Pencegahan Terorisme
Agustus 12, 2022

On Agustus 12, 2022




Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Perempuan Teladan Optimis dan Produktif (TOP) Viralkan Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Almadera Hotel Makassar, Kamis (11/08/2022).

Kegiatan Perempuan TOP Viralkan Perdamaian ini mengusung tema “Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme”.


Sekretaris Daerah Pemkab Gowa, Dra. Kasminah, MM mewakil bupati dipercaya membuka acara.

Acara ini dihadiri Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerja Sama Bilateral, Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik
Indonesia Kolonel Sus Harianto, S.Pd., M.Pd, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan Dr. KH. Muammar Muhammad Bakry, Lc., MA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan Dr. H. Asriyadi Sulaiman, M.Si, Dandim 1409 Gowa dan Kapolres Gowa.

“Kegiatan kerja sama kedua lembaga ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas kepada masyarakat khususnya perempuan, mengenai
terorisme di Indonesia yang meliputi ancaman, kerawanan, hingga pertumbuhannya, sebagai
bagian dari kewaspadaan bersama dalam upaya pencegahan terorisme,” jelas Ketua Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sulawesi Selatan, Prof.Dr. Farida Patittingi,, SH., M.Hum.

Prof Farida mengatslakan, kegiatan ini juga diharapkan akan terjalin sinergi antara FKPT sebagai bagian terdepan di masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme dengan tokoh perempuan, organisasi masyarakat Perempuan, dan perkumpulan perempuan di lingkungan TNI/POLRI, organisasi lintas agama, guru, wartawan/media, mahasiswa, dan siswa.

“Selain itu juga diharapkan mendorong masyarakat khususnya para perempuan untuk lebih bijaksana dalam
memahami kondisi terkini dan fakta di lingkungan sekitar, ” kata Wakil Rektor III Unhas ini.

Dengan memahami kondisi, lanjutnya, kaum perempuan dapat mengaplikasikan pemahamannya kepada keluarga dan lingkungan terdekat sebagai daya
cegah dan tangkal terhadap penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme, baik di
dalam kehidupan nyata maupun media sosial.


Di akhir pemaparannya,  mantan Dekan Fakulas Hukum Unhas dua periode ini menyampaikan harapan untuk seluruh perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan teladan, optimis dan produktif yang memiliki kecakapan digital sebagai agen perdamaian. “Termasuk sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme,” tegasnya. (*)

Sumber : beritakotamakassar.com

Berita ini telah tayang di beritakotamakassar.com, Kamis 11 Agustus 2022, dengan judul "Prof Farida : Perempuan Indonesia Harus jadi Agen Perdamaian Pencegahan Terorisme".

WR III Unhas : Mutasi Jabatan, Dinamika Penguatan Lembaga
Agustus 03, 2022

On Agustus 03, 2022


faridapatittingi.id Universitas Hasanuddin melalui bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi menyelenggarakan sosialisasi perencanaan mutasi dan promosi jabatan pada sivitas akademika di lingkungan Unhas. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 Wita secara luring di Ruang Senat, lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Senin (01/08).

Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ungkapan terima kasih atas kesedian para peserta untuk hadir mengikuti kegiatan. Beliau mengatakan, kegiatan ini penting untuk diketahui dalam upaya mengoptimalkan layanan kinerja Unhas sebagai salah satu lembaga pendidikan.

"Tujuan organisasi hadir sebagai pelayan, proses mutasi ataupun promosi jabatan merupakan satu dinamika yang tentunya hadir sebagai penguatan lembaga. Dimana, prosesnya dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi yang dimiliki," jelas Prof. Farida.

Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Aidu Tauhid, S.E., M.Si., Dimana, secara umum beliau memberikan gambaran berkaitan dengan tata kelola penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu dari lima prioritas kerja Presiden RI Periode 2019-2024.

Lebih lanjut, Aidu juga menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara umum menentukan keberlangsung birokrasi. Menurut beliau, keberlanjutan suatu birokrasi ditentukan dengan sumber daya manusia. Olehnya itu, perencanaan tata kelola yang baik diperlukan dalam upaya pengoptimalan berbagai program kerja suatu lembaga.

Setelah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta. Kegiatan berlangsung lancar hingga pukul 12.00 Wita yang diikuti oleh jajaran pimpinan di lingkungan Unhas.

Kagama Sulsel Kolaborasi Lakukan Bakti Sosial di Lapas Kelas I Makassar
Februari 06, 2022

On Februari 06, 2022

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait melakukan kegiatan Bakti Sosial (Baksos). Kegiatan Baksos tersebut terselenggara atas kerjasama Pengurus Pusat Kagama, Kemenkum HAM, BKKBN dan Asosiasi Rumah Sakit TNI

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait melakukan kegiatan bakti sosial (Baksos). Kegiatan baksos tersebut terselenggara atas kerjasama Pengurus Pusat Kagama, Kemenkum HAM, BKKBN dan Asosiasi Rumah Sakit TNI. Kegiatan Baksos tersebut secara serentak dilaksanakan di 47 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di 30 Provinsi seluruh Indonesia, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum Kagama Pusat yang juga Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S (5/2/2022).

Untuk lokasi Sulawesi selatan (Sulsel), kegiatan Baksos ini diadakan di dua Lapas, yaitu Lapas Kelas I Makassar dan Lapas Kelas II Pare-Pare. Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Makassar, Baksos ini ada dua kegiatan, yaitu penyuluhan kesehatan mental dan hidup bersih (PHBS) dan vaksinasi bagi 500 orang atau tidak semua warga binaan LAPAS Kelas I Makassar. Materi penyuluhan tentang PHBS dan Kesehatan Reproduksi dibawakan oleh dr. Andi Marlina. Selanjutnya untuk materi Psikologi Keluarga disampaiakan oleh psikolog Novita Jalal. Kedua Materi tersebut tersaji atas fasilitasi BKKBN dan Kagama yang disambut antusias oleh WBP.

Kegiatan Baksos ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Kagama Sulsel Prof. Dr. Farida Farida Patittingi, S.H., M.Hum beserta segenap jajaran pengurus. “Kegiatan kolaborasi dalam bentuk Baksos ini merupakan wujud pengabdian masyarakat” ujar Prof. Farida yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu hadir pula Deputi bidang Latbang BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc., P.hD, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.P, Kepala Lapas I Makassar Hernowo Sugiastanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si dan Kepala Rumah Sakit Tk II Pelamonia Makassar Kolonel Ckm dr. Krisna Murti, Sp.BS.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Tim BKKBN Sulsel, Kagama Sulsel dan Rumah Sakit Pelamonia Makassar atas bantuan pembinaan kesehatan kepada WBP Lapas Kelas I Makassar. Ia mengimbau WBP untuk berperilaku hidup bersih dan sehat seperti apa yang sampaikan oleh tim medis dan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. “Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan pembinaan kepada saudara-saudara kita, warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas I Makassar,” ujar Harun.

Sumber : beritakotamakassar.com

Berita ini telah tayang di beritakotamakassar.com, 06/02/2021, dengan judul "Kagama Sulsel Kolaborasi Lakukan Bakti Sosial di Lapas Kelas I Makassar".

Prof. Farida : Radikalisme di Lingkungan Kampus Merusak Keutuhan Bangsa
Januari 12, 2022

On Januari 12, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum


Isu radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan terorisme masih menjadi perhatian publik sampai saat ini, termasuk di lingkungan kampus. Menyikapi hal tersebut,  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH UH) bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Webinar Nasional (12/1). Webinar Nasional yang mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi” dilaksanakan secara Luring terbatas di Aula Prof. Baharuddin Lopa FH UH dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan Webinar Nasional ini dibuka secara resmi oleh Dekan FH UH Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sekaligus sebagai Keynote Speech. Dalam sambutannya, menyampaikan dengan tegas bahwa "potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan radikalisme, tidak kalah bahayanya dengan virus COVID-19.

Lebih lanjut Ketua Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sulsel, dengan tegas menuturkan bahwa "faham ini tidak boleh masuk ke dalam lingkungan kampus, karena berpotensi merusak keutuhan bangsa. Sebaliknya, kampus harus menjadi garda terdepan sebagai pilar pemersatu keutuhan bangsa,” tegasnya. Webinar Nasional ini menghadirkan Direktur Klinik Pancasila Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dr. Dody Susanto, S.H., M.Si, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya menegaskan bahwa "isu radikalisme merupakan salah satu agenda besar menyambut tahun 2022 sebagai tahun toleransi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara, juga harus diikuti sebagai ilmu pengetahuan agar terjadi perjuangan lanjutan untuk mengedukasi publik, sehingga intelektualitas di Indonesia tidak hanya formal belaka", tuturnya.

 


Perempuan yang pernah meraih penghargaan sebagai Inspirational Individual for Women’s Leadership dari HELM’s Program for “Women’s Leadership in Higher Education”, Kerjasama Ditjen DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan USAID/HELM (Higher Education Leadership and Management) pada 2013 lalu, menambahkan bahwa transformasi digital dalam dunia Perguruan tinggi merupakan kemutlakan. Konsekuensi revolusi industri 4.0 menuntut layanan kampus untuk menyesuaikan diri dalam menerapkan layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian Insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan Unhas, salah satu diantaranya adalah program Smart Campus apabila diberi amanah menjadi Rektor.

Prof. Farida Sebagai Penguji Eksternal di FH UI
Januari 10, 2022

On Januari 10, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Kepala Biro Perlengkapan Jaksa Agung Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, R. Narendra Jatna menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor bidang Ilmu Hukum yang berlangsung di Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) kampus Depok (10/1). Narendra, sapaan akrab mantan Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia ini memaparkan Disertasi yang berjudul Pemberdayaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Pengelolaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.



Sidang Terbuka Promosi Doktor ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum UI Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M yang juga selaku Ko-Promotor. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. selaku Ko-Promotor. Selanjutnya hadir penguji internal adalah Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Dr. Febby Mutiara Nelson, SH, MH dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. 

Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dilaksanakan di Ruangan Prof. Djokosoetono, SH secara Luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat ini dimulai jam 10.00 WIB yang juga menghadirkan penguji eksternal Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum


Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 2
Januari 06, 2022

On Januari 06, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Teks keadilan adalah teks teologis, yang secara artifisial ditulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan kalimat: Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini merupakan transformasi dari teks teologis ke teks yuridis. Keadilan tak bersumber dari “pikiran manusia”. Keadilan tidak lahir dari pendasaran sejarah pemikiran, karena pemikiran manusia mengalami relativitas. Jika ada teori keadilan, misalnya dari John Rawls, maka itu hanyalah pembagian berdasarkan klaster dan tingkatan yang sumber utamanya dari teologi. Sebab itu, Peraturan perundang-undangan meletakkan Tuhan dalam pendasaran keadilannya. Agar hakim sebagai subyek meletakkan dirinya sebagai “hamba” Tuhan. Maka “Hakim wajib memutus perkara dengan adil. Keadilan bersumber pada Tuhan. Sumber keadilan yang lain adalah teks pemikiran para ahli.


Dari sinilah porsi pikiran manusia “eksistensial” atau memperoleh tempat dalam memberi pemahaman terhadap keadilan. Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self disciplined man whose passions are controlled by reason”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran.


Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama (J.H. Rapar, 1991 : 82). Sejarah pemikiran ini selalu berevolusi, disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Tentu saja sumber utama keadilan itu diterapkan dalam dalam penegakkan hukum. Apakah itu perimbangan atau proporsi, apakah itu utilitarianisme, atau harmoni dan keselarasan, titik puncaknya adalah bahwa penegakkan hukum dalam bentuk penegakan norma yang menjadi satu-satunya cara menguji keadilan ditegakkan atau tidak.

Wallahu a’lam bishowab.


Sumber : portalamanah.com

Berita ini telah tayang di portalamanah.com, 06/01/2022, dengan judul "Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 2".