Wikipedia

Hasil penelusuran

..


Komisi Yudisial RI menggandeng FH Unhas Sosialisasi Penjaringan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor
November 23, 2021

On November 23, 2021


Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga tinggi negara, memiliki andil dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial berifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Selanjutnya dalam UU Komisi Yudisial, pada Pasal 14 diatur bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Secara hukum,  KY mempunyai tugas diantaranya melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR RI.



Sehubungan dengan hal tersebut, KY melakukan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor. Kegiatan KY yang  menggandeng Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) sebagai mitra kerja sama ini dilaksanakan di Aula Prof. Baharuddin Lopa FH Unhas secara Luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat (23/11). Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Wakil Ketua KY Drs. M. Taufiq HZ, M.H. sebagai Keynote Speaker, Anggota KY, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, dan Guru Besar FH Unhas Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. 



Sosialisasi penjaringan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan diantaranya para Hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan  Agama, Pengadilan Tinggi Militer, Jaksa baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Negeri, Jaksa Oditur Tinggi Militer, Lawyer, dan  beberapa akademisi Fakultas Hukum dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dari Dekan FH Unhas Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa "sosialisasi ini sangat penting untuk bisa menjaring sebanyak mungkin figur terbaik dan potensial yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan, dan paling penting menelusuri rekam jejak dan integritas calon agar kelak terpilih menjadi Hakim Agung dan Hakim AdHoc Tipikor yang akan memberikan keadilan yang menjadi dambaan bersama".

Sumber : beritakotamakassar.com

Berita ini telah tayang di beritakotamakassar.com, 23/11/2021, dengan judul "Komisi Yudisial Gandeng FH Unhas Sosialisasi Penjaringan Hakim Agung".

Kejaksaan Agung RI menghadirkan Prof. Farida sebagai Narasumber dalam Sosialisasi dan FGD Tugas serta Fungsi Jampidmil
November 15, 2021

On November 15, 2021

Lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) Nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kelola Kejaksaan RI, telah membuka babak baru dalam penanganan perkara koneksitas yang selama ini sulit untuk ditindaklanjuti. Mersepon atas dikeluarkannya Kepres tersebut, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) juga telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Peraturan tersebut merupakan penjabaran secara detail tentang struktur baru organisasi di lingkungan Kejaksaan RI, yang secara spesifik mengatur tentang  Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Dengan lahirnya kedua produk hukum tersebut, maka Kejaksaan RI mengadakan kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Tugas dan Fungsi Japmpidmil (15/11). Kegiatan yang diselenggarakan di Arya Duta Hotel Makassar ini menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. Dalam paparannya, Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakuktas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se Indonesia ini menyampaikan bahwa "beradasarkan KUHAP pasal 89 ayat (1) perkara koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman, perkara itu harus diperiksa
  dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer "


Lebih lanjut dikatakan bahwa "dalam rangka penanganan perkara koneksitas yang melibatkan beberapa institusi, dibutuhkan suatu alas atau dasar hukum yang kuat. Dengan hadirnya Jampidmil ini diharapkan akan memberikan dampak positif seperti halnya mencegah adanya disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan militer, penetapan asas dominus litis, satu komando penuntutan pada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi serta memperkuat bidang teknis penuntutan dalam peradilan militer", sambung Prof. Farida yang juga merupakan bakal calon Rektor Unhas periode 2022-2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Jampidmil Laksamana Madya  Anwar Saadi, S.H, dan dua narasumber lainnya,  yaitu staf ahli Jaksa Agung Marsekal Madya (Purn) Dr. Sujono, S.H, M.H dan Oditur Militer Brigjen (TNI) Edi Imran, S.H, M.H. Selain narasumber, juga menghadirkan tiga orang Guru Besar Fakultas Hukum Unhas sebagai penanggap, yaitu Prof. Dr. Muhammad said Karim, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Musakkir, S.H, M.H  dan Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H, M.H. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unhas Dr. Muh. Hasrul, S.H, M.H, M.A.P dan Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi, S.H, M.H.

Sumber : kompaknews.co.id

Berita ini telah tayang di kompaknews.co.id, 15/11/2021, dengan judul "Kejaksaan Agung RI menghadirkan Prof. Farida sebagai Narasumber dalam Sosialisasi dan FGD Tugas serta Fungsi Jampidmil".

Prof Farida Usung AKU UNHAS 1NOVATIF Kembangkan Unhas 2022-2026, Simak Videonya
November 14, 2021

On November 14, 2021

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Ia adalah anak desa dari Kabupaten Bone. Namanya, Prof Dr Farida Patittingi SH M.Hum. Sudah dua periode ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Unhas.  Kini, ia ingin melangkah lebih jauh menuangkan ide-idenya untuk pengembangan Unhas. Namanya tercatat sebagai salah satu dari delapan calon rektor Unhas 2022-2026.  Lalua apa bekal anak desa itu untuk memimpin kampus sebesar Unhas? Tentu, pengalaman akademiknya tak meragukan lagi. Begitu pun jaringan sebagai sebuah “keharusan” seorang pemimpin khususnya lembaga pendidikan. Dari delapan calon, menuangkan visinya dengan strategi berbeda. Begitu pun guru besar Fakultas Hukum Unhas ini. Ia menuangkan idenya dalam kemasan AKU UNHAS 1NOVATIF. Muatannya tiga kata kunci, ADAPTIF, KOLABORATIF, UNGGUL. 

Sepenggal video itu, Prof Farida menguraikan, di usia 65 tahun, Unhas telah meraih capaian prestasi gemilang dalam berbagai bidang. “Rilis Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Unhas menempatkan Unhas ranking 7 nasional. Dan di world university ranking berada pada posisi 1.200,” katanya.  Menurut dia, seluruh capaian itu merupakan hasil kerja kolaboratif yang telah mengharumkan almamater Unhas.  Tak hanya itu. Kata dia, performance Unhas saat ini, memperlihatkan kontribusi terbaiknya pada pencapaian tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  “Capaian ini akan memperkokoh Unhas sebagai pusat perguruan tinggi unggulan terbaik nasional dan global. Untuk itu, semua elemen citivas, harus memiliki spirit almamater yang membumi, sebuah pengakuan atas pengakuan terbaik,” tuturnya.

Ia mengusung AKU UNHAS 1NOVATIF jika kelak menjadi Rektor Unhas. Prof Farida memaknai kemasan misinya itu sebagai abstraksi dari visi kepemimpinan 2022-2026 yaitu Unhas yang adaptif, kolaboratif, unggul, dan inovatif.  “Visi ini merupakan derivasi dari visi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek dan visi Unhas yang didasarkan pada rencana pengembangan Unhas 2030 dan Renstra Unhas 2020-2024,” jelasnya.  Karena itu, ke depan harapan dia, pendekatan integrasi seluruh sektor menjadi pilihan dalam menjabarkan misi, strategi, dan arah kebijakan, serta program prioritas.  Ada empat misi yang terangkum dalam kemasan AKU UNHAS 1NOVATIF melalui video singkat. Tak ingin menyimpulkan, pembaca newsurban.id dapat menonton dan mendengarkan langsung di akun YouTube Farida Patittingi.

Video Visi Misi Prof. Farida selengkapnya dapat dilihat pada kanal resminya di sini 

Sumber : edunews.id

Berita ini telah tayang di edunews.id, 13/11/2021, dengan judul "Prof Farida Usung AKU UNHAS 1NOVATIF Kembangkan Unhas 2022-2026, Simak Videonya".

Maju dalam Pilrek Unhas, Dekan FH-UH : AKU UNHAS, INOVATIF
November 13, 2021

On November 13, 2021


Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maju dalam persaingan di Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2022-2026. Prof. Farida dalam tahap penyaringan oleh Senat Akedemik mendapatkan nomor urut 1 (satu) sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Hasanuddin.  Dalam persiapannya, Prof. Farida sudah menyediakan kertas kerja yang berisi visi, misi, strategi, arah kebijakan, program kerja, cara merealisasikannya, dan indikator keberhasilan. Selain itu Prof. Farida menyampaikan sikap tegasnya sebagai salah satu bakal calon rektor.  “Yang pertama karena sudah mempunyai pengalaman dalam menegemen kepemimpinan, yang kedua adalah memberikan yang terbaik untuk almamater kita, saya akan mengabdikan dirinya untuk universitas dan berlandasankan niat yang tulus.” Jelas prof.  

Prof. Farida dalam pencalonannya menggunakan slogan “AKU UNHAS, INOVATIF”, yang dimana “AKU” merupakan akronim dari Adaptif, Kolaboratif, Unggul. Slogan tersebut menurutnya merupakan pengamalan dari visinya juga visi dari Unhas.  “Kenapa “AKU UNHAS, INOVATIF”? Kita harus menggelorakan semangat Unhas, ada semangat kebersamaan, berkolaborasi terus menggolara dalam diri setiap citivas academia sehinggah melahirkan tanggung jawab bersama untuk lebih baik dan unggul.” tambahnya.  Adapun sesuatu gembrakan baru yang dibawa oleh Prof. Farida, yaitu membangun E-Academia untuk Universitas. Terobasan baru ini dibawa berdasarkan digitalisasi di Unhas masih belum terintegrasi, yang pada nantinya akan dibuat big data/database yang disatukan pada satu sistem dari setiap-setiap fakultas. Hal ini diharapkan bahwa pemakaian dengan bahan kertas itu berkurang (paper less) kemudian mempermudah untuk urusan administasi seperti dibagian tata usaha.

Pada tanggal 8-11 November 2021 telah dilaksanakannya kegiatan  penjaringan Aspirasi dan Sosialisasi Bakal Calon Rektor Unhas dengan 4 zona yang telah ditentukan secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai para bakal calon dari semua golongan yang ada dikampus terlebih khusus dari yang mempunyai hak suara nantinya, serta menampung segala aspirasi ataupun masukan untuk kedepannya bagi para bakal calon yang akan menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.  “Tentu kami memaksimalkan persiapan bagaimana kita meyakinkan bagi orang-orang yang akan memilih” tutupnya.  Tahap selanjunya adalah tahap penyaringan pada tanggal 14 Desember, dari 8 bakal calon diseleksi menjadi 3 calon rektor oleh senat akademika hinggah pada akhirnya terpilihnya rektor baru periode 2022-2026 yang dipilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA).

Sumber : http://eksepsionline.com/

Berita ini telah tayang di http://eksepsionline.com/, 12/11/2021, dengan judul "Maju dalam Pilrek Unhas, Dekan FH-UH : AKU UNHAS, INOVATIF".

Dekan FH Unhas Apresiasi Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan RI
November 06, 2021

On November 06, 2021

Dekan FH Unhas, Prof Farida Patittingi bersama Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative membawa arah baru yang konstruktif bagi penegakkan hukum di institusi Kejaksaan. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas), Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum terkait Kejaksaan Agung yang menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice. Prof Farida mengatakan, peraturan Kejaksaan Agung ini memberikan terobosan dalam menyelesaikan perkara. Peraturan ini, kata dia, menegaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. 

“Ini juga sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana,” katanya. Prinsip penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 ini, menurut Prof Farida berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. “Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip penting dalam penerapan restorative justice di institusi kejaksaan,” tambahnya. “Hingga 18 Oktober tahun 2021, Kejaksaan Agung berhasil menyelesaikan 313 Perkara melalui mekanisme restorative justice. Artinya ada 313 perkara yang tidak sampai di pengadilan. Hal inilah yang diharapkan oleh dunia kampus, bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan di pengadilan,” ungkap Prof Farida. 

“Ini menjadi terobosan dan perlu didukung secara maksimal, agar Kejaksaan di seluruh Indonesia memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara. Tentu dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sebagai kunci utamanya,” tegas Farida. Farida juga melihat bahwa Jaksa Agung membangun sistem yang baik bagi masa depan penegakkan hukum. “Meskipun hanya dengan dasar Perja, hal ini efektif berlaku. Karena itu, perlu dipikirkan dalam perubahan RUU Kejaksaan agar mengadopsi prinsip restorative justice ini menjadi kewenangan Jaksa dalam menegakkan hukum. Jadi, alas hukumnya harus diperkuat dalam UU,” pungkas calon Rektor Unhas ini

Sumber : beritakotamakassar.com

Berita ini telah tayang di beritakotamakassar.com, 06/11/2021, dengan judul "Dekan FH Unhas Apresiasi Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan RI".

Prof. Farida Bicara Pergerakan Arah Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Webinar Series FH Unhas
November 06, 2021

On November 06, 2021



Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah umum pada Top Scientist Webinar Series 6 dengan tema “Beyond The Fakultas Four Walls : Linking Education, Practice, and The Legal Profession”, yang menghadirkan narasumber Prof. Stephen A. Rosenbaum, MPP, JD., (School of Law University of California, Berkeley, Inbound Professor Fakultas Hukum Unhas). Kuliah umum berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara virtual terhubung melalui aplikasi zoom meeting, Sabtu (30/10/2021). Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum., menyampaikan kegiatan tersebut sangat erat kaitannya dengan persiapan atas kualitas pendidikan FH, khususnya untuk menguatkan kelembagaan institusi hukum sebagai penerima alumni Fakultas Hukum Unhas. Kegiatan ini merupakan bagian dari capaian menuju World Class University (WCU) dan juga Sustainable Development Goals (SDGs) atas Quality of Education (SDGs 4), Peace, justice and Strong Institutions (SDGs 16), dan Partnership for the Goals (SDGs 17).

Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Unhas, Prof. dr. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan dari webinar tersebut akan menghasilkan output untuk pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum. “Hal ini sejalan dengan pengembangan keilmuan, serta salah satu langkah strategis untuk memperluas dan membangun kemitraan guna mendukung capaian Unhas menuju World Class University,”ujar Prof. Nasrum. Pada kesempatan ini, Prof. Stephen A. Rosenbaum, MPP, JD, memberikan penguatan dan sekaligus refleksi atas momentum dari pergerakan arah pendidikan hukum di Indonesia. Setelah lebih dari lima puluh tahun setelah konferensi regional Asia Tenggara pasca-kolonial pertama tentang pendidikan hukum, para komentator dan pengajar tidak serta merta menyepakati keseimbangan kurikuler yang tepat antara teori, doktrin, dan praktik, atau peran apa yang harus dimainkan pemerintah dalam mengarahkan orientasi pendidikan hukum, studi hukum dan karir di sekolah hukum Indonesia. 

Prof. Stephen A. Rosenbaum berargumen mendukung pendidikan hukum yang praktikal akan pengalaman belajar dan mengintegrasikan keterlibatan praktisi dan fakultas doktrinal sebagai hal yang dibutuhkan dalam kurikulum pendidikan hukum. “Tujuan ini mungkin merupakan kenyataan yang relatif baru di Indonesia, tetapi juga perlu direvitalisasi di negara-negara Asia Tenggara lainnya dan sekitarnya,”ungkap Prof. Stephen. Setelah sesi presentasi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif dari para peserta baik yang hadir secara luring dan daring yang dipadu oleh Dr. Birkah Latif, SH., MH., L.LM., (Dosen Fakultas Hukum Unhas) sebagai moderator. Kegiatan Top Scientist Webinar Series 6 yang diusung oleh WCU Unhas ini diharapkan akan menjadi kegiatan periode dan berlanjut kedepannya.

Sumber : SuaraLidik.com

Berita ini telah tayang di SuaraLidik.com, 05/11/2021, dengan judul "FH Unhas Gelar Webinar Series Bahas Pergerakan Arah Pendidikan Hukum di Indonesia".

Tindak Lanjut MoU, Dekan FH Unhas Bertemu Sembilan Hakim MK dan Mentan RI
Oktober 31, 2021

On Oktober 31, 2021

Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo
Didampingi Dekan FH Unhas Prof. Farida Berikan Keterangan ke Awak Media


Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-Unhas), Prof Farida Pattitingi bertemu sembilan hakim Mahkamah Agung (MK) dan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Sabtu (30/10). Khusus agenda pertemuan dengan Hakim MK, kata Prof. Farida merupakan tindak lanjut kerjasama FH Unhas dan MK RI terkait pembentukan Desa Pancasila dan Konstitusi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Selain itu, sambung Guru besar Unhas itu, pihaknya mengikuti beberapa agenda. Seperti, penganugerahan gelar adat Galesong, peresmian pemanfaatan smart board mini court room persidangan jarak jauh dan diskusi pemberdayaan masyarakat desa. Prof. Farida mengatakan, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi kearifan lokal dengan keragaman suku dan nilai-nilai adat yang dimiliki. “Ide pembentukan Desa Pancasila dan konstitusi merupakan program yang bertujuan untuk membumikan dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, utamanya warga desa,” ungkap Prof. Farida, Minggu (31/10). 

Pertemuan yang berlangsung di Balla Barakkaka Galesong, Takalar ini dilaksanakan secara luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang dihadiri langsung oleh sembilan hakim MK RI. Pada kesempatan jtu, hadir Rektor Unhas Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, Bupati Takalar Syamsari Kitta dan kepala kampung adat, budaya dan konstitusi Galesong Prof. Aminuddin Salle. Berikut sembilan Hakim MK RI yang hadir pada kegiatan ini yaitu Ketua Anwar Usman, Wakil Ketua Prof. Aswanto dan tujuh anggota lainnya Prof. Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M. P. Sitompul, Prof. Saldi Isra, Prof. Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh serta Sekretaris Jendral (Sekjen) MK RI  Prof. M. Guntur Hamzah.

Sumber : rakyatsulsel.co

Berita ini telah tayang di rakyatsulsel.co, 31/10/2021, dengan judul "Tindak Lanjut MoU, Dekan FH Unhas Bertemu Sembilan Hakim MK dan Mentan RI".