Wikipedia

Hasil penelusuran

..


Kagama Sulsel Kolaborasi Lakukan Bakti Sosial di Lapas Kelas I Makassar
Februari 06, 2022

On Februari 06, 2022

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait melakukan kegiatan Bakti Sosial (Baksos). Kegiatan Baksos tersebut terselenggara atas kerjasama Pengurus Pusat Kagama, Kemenkum HAM, BKKBN dan Asosiasi Rumah Sakit TNI

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait melakukan kegiatan bakti sosial (Baksos). Kegiatan baksos tersebut terselenggara atas kerjasama Pengurus Pusat Kagama, Kemenkum HAM, BKKBN dan Asosiasi Rumah Sakit TNI. Kegiatan Baksos tersebut secara serentak dilaksanakan di 47 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di 30 Provinsi seluruh Indonesia, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum Kagama Pusat yang juga Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S (5/2/2022).

Untuk lokasi Sulawesi selatan (Sulsel), kegiatan Baksos ini diadakan di dua Lapas, yaitu Lapas Kelas I Makassar dan Lapas Kelas II Pare-Pare. Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Makassar, Baksos ini ada dua kegiatan, yaitu penyuluhan kesehatan mental dan hidup bersih (PHBS) dan vaksinasi bagi 500 orang atau tidak semua warga binaan LAPAS Kelas I Makassar. Materi penyuluhan tentang PHBS dan Kesehatan Reproduksi dibawakan oleh dr. Andi Marlina. Selanjutnya untuk materi Psikologi Keluarga disampaiakan oleh psikolog Novita Jalal. Kedua Materi tersebut tersaji atas fasilitasi BKKBN dan Kagama yang disambut antusias oleh WBP.

Kegiatan Baksos ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Kagama Sulsel Prof. Dr. Farida Farida Patittingi, S.H., M.Hum beserta segenap jajaran pengurus. “Kegiatan kolaborasi dalam bentuk Baksos ini merupakan wujud pengabdian masyarakat” ujar Prof. Farida yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu hadir pula Deputi bidang Latbang BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc., P.hD, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.P, Kepala Lapas I Makassar Hernowo Sugiastanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si dan Kepala Rumah Sakit Tk II Pelamonia Makassar Kolonel Ckm dr. Krisna Murti, Sp.BS.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Tim BKKBN Sulsel, Kagama Sulsel dan Rumah Sakit Pelamonia Makassar atas bantuan pembinaan kesehatan kepada WBP Lapas Kelas I Makassar. Ia mengimbau WBP untuk berperilaku hidup bersih dan sehat seperti apa yang sampaikan oleh tim medis dan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. “Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan pembinaan kepada saudara-saudara kita, warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas I Makassar,” ujar Harun.

Sumber : beritakotamakassar.com

Berita ini telah tayang di beritakotamakassar.com, 06/02/2021, dengan judul "Kagama Sulsel Kolaborasi Lakukan Bakti Sosial di Lapas Kelas I Makassar".

Prof. Farida : Radikalisme di Lingkungan Kampus Merusak Keutuhan Bangsa
Januari 12, 2022

On Januari 12, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum


Isu radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan terorisme masih menjadi perhatian publik sampai saat ini, termasuk di lingkungan kampus. Menyikapi hal tersebut,  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH UH) bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Webinar Nasional (12/1). Webinar Nasional yang mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi” dilaksanakan secara Luring terbatas di Aula Prof. Baharuddin Lopa FH UH dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan Webinar Nasional ini dibuka secara resmi oleh Dekan FH UH Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sekaligus sebagai Keynote Speech. Dalam sambutannya, menyampaikan dengan tegas bahwa "potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan radikalisme, tidak kalah bahayanya dengan virus COVID-19.

Lebih lanjut Ketua Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sulsel, dengan tegas menuturkan bahwa "faham ini tidak boleh masuk ke dalam lingkungan kampus, karena berpotensi merusak keutuhan bangsa. Sebaliknya, kampus harus menjadi garda terdepan sebagai pilar pemersatu keutuhan bangsa,” tegasnya. Webinar Nasional ini menghadirkan Direktur Klinik Pancasila Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dr. Dody Susanto, S.H., M.Si, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya menegaskan bahwa "isu radikalisme merupakan salah satu agenda besar menyambut tahun 2022 sebagai tahun toleransi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara, juga harus diikuti sebagai ilmu pengetahuan agar terjadi perjuangan lanjutan untuk mengedukasi publik, sehingga intelektualitas di Indonesia tidak hanya formal belaka", tuturnya.

 


Perempuan yang pernah meraih penghargaan sebagai Inspirational Individual for Women’s Leadership dari HELM’s Program for “Women’s Leadership in Higher Education”, Kerjasama Ditjen DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan USAID/HELM (Higher Education Leadership and Management) pada 2013 lalu, menambahkan bahwa transformasi digital dalam dunia Perguruan tinggi merupakan kemutlakan. Konsekuensi revolusi industri 4.0 menuntut layanan kampus untuk menyesuaikan diri dalam menerapkan layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian Insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan Unhas, salah satu diantaranya adalah program Smart Campus apabila diberi amanah menjadi Rektor.

Prof. Farida Sebagai Penguji Eksternal di FH UI
Januari 10, 2022

On Januari 10, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Kepala Biro Perlengkapan Jaksa Agung Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, R. Narendra Jatna menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor bidang Ilmu Hukum yang berlangsung di Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) kampus Depok (10/1). Narendra, sapaan akrab mantan Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia ini memaparkan Disertasi yang berjudul Pemberdayaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Pengelolaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.



Sidang Terbuka Promosi Doktor ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum UI Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M yang juga selaku Ko-Promotor. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. selaku Ko-Promotor. Selanjutnya hadir penguji internal adalah Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Dr. Febby Mutiara Nelson, SH, MH dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. 

Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dilaksanakan di Ruangan Prof. Djokosoetono, SH secara Luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat ini dimulai jam 10.00 WIB yang juga menghadirkan penguji eksternal Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum


Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 2
Januari 06, 2022

On Januari 06, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Teks keadilan adalah teks teologis, yang secara artifisial ditulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan kalimat: Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini merupakan transformasi dari teks teologis ke teks yuridis. Keadilan tak bersumber dari “pikiran manusia”. Keadilan tidak lahir dari pendasaran sejarah pemikiran, karena pemikiran manusia mengalami relativitas. Jika ada teori keadilan, misalnya dari John Rawls, maka itu hanyalah pembagian berdasarkan klaster dan tingkatan yang sumber utamanya dari teologi. Sebab itu, Peraturan perundang-undangan meletakkan Tuhan dalam pendasaran keadilannya. Agar hakim sebagai subyek meletakkan dirinya sebagai “hamba” Tuhan. Maka “Hakim wajib memutus perkara dengan adil. Keadilan bersumber pada Tuhan. Sumber keadilan yang lain adalah teks pemikiran para ahli.


Dari sinilah porsi pikiran manusia “eksistensial” atau memperoleh tempat dalam memberi pemahaman terhadap keadilan. Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self disciplined man whose passions are controlled by reason”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran.


Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama (J.H. Rapar, 1991 : 82). Sejarah pemikiran ini selalu berevolusi, disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Tentu saja sumber utama keadilan itu diterapkan dalam dalam penegakkan hukum. Apakah itu perimbangan atau proporsi, apakah itu utilitarianisme, atau harmoni dan keselarasan, titik puncaknya adalah bahwa penegakkan hukum dalam bentuk penegakan norma yang menjadi satu-satunya cara menguji keadilan ditegakkan atau tidak.

Wallahu a’lam bishowab.


Sumber : portalamanah.com

Berita ini telah tayang di portalamanah.com, 06/01/2022, dengan judul "Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 2".

Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 1
Januari 06, 2022

On Januari 06, 2022

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Sebagai warga Negara, membicarakan keadilan adalah sama dengan membicarakan dasar-dasar tujuan hukum. Dalam dunia akademik, tujuan hukum dapat dibagi menjadi tiga, yakni: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Itu berarti, teks-teks hukum harus bermuara pada salah satu dari tiga elemen di atas, yakni; keadilan. Apakah keadilan itu?. Secara sederhana, keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil”. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak pada apapun selain pada kebenaran. Dalam hal ini bertindak patut atau tidak sewenang-wenang. Teks adil atau keadilan ini dirumuskan dalam banyak kajian dan sumber, terutama sumber-sumber hukum. Seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum juga menempatkan keadilan sebagai bahasannya.

Dalam konteks yang lebih teologis, Al Quran mengingatkan dengan sangat keras tentang posisi subjek dalam meletakkan keadilan ini. Kita lihat misalnya An-Nisa yang dengan tegas menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan." (Q.S An-Nisa: 135). Sumber teologis ini “meniadakan” subjek pada saat berbicara keadilan. Meniadakan subyek yang dimaksud adalah meletakkan subjek dalam posisi yang setara, meskipun terhadap “diri sendiri”. 

Di sana Al Quran tidak berbicara tentang “Kau dan Aku” atau “Kita dan Mereka” dalam meletakkan keadilan. Keadilan mengalami pendasaran teologis yang kuat, karena hampir seluruh teks hukum di Indonesia juga meletakkan posisi Tuhan sebagai pendasaran teologisnya pada saat berbicara tentang keadilan. Selain sumber teologis, terdapat juga sumber yuridis yang secara umum digunakan dalam teks-teks hukum. Hal ini bisa kita lihat dalam konteks posisi hakim yang diletakkan sebagai “wakil Tuhan” yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Ini sebenarnya bertautan dengan sumber teologis di atas. Atas dasar itu, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. * bersambung ke bagian 2

Sumber : portalamanah.com

Berita ini telah tayang di portalamanah.com, 06/01/2022, dengan judul "Hukum sebagai Perwujudan Keadilan. Bag 1".

Jelang Harkodia, Prof Farida: Bibit Korupsi Harus Dihilangkan
Desember 08, 2021

On Desember 08, 2021


Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) bakal kembali diperingati pada Kamis, (9/12/2021) mendatang. Dekan FH Unhas, Prof Dr Farida Patittingi, menjelaskan, dewasa ini masyarakat harus mulai memahami defenisi korupsi bukan hanya pada orang-orang yang berafiliasi pada pemerintahan dan instansi. Dan juga bentuk-bentuk korupsi. Guru besar Hukum Unhas ini mengatakan, mahasiswa yang sebagai garda terdepan menyuarakan antikorupsi harus juga mengimplementasikan suaranya pada pribadi mereka sendiri.

“Saat berdiri, berteriak lawan korupsi, maka bibit korupsi sedikitpun harus dihilangkan,” ujarnya. Menurutnya, mahasiswa yang menjadi pemimpin masa depan harus menguatkan integrasi dalam diri kita dengan grow dengan integrity. “Lawan korupsi, lawan dulu dirinya untuk tidak korupsi. Korupsi harus dihilangkan dari diri kita sendiri,” tandasnya.

Diketahui, FK Unhas telah menggelar Seminar Nasional, di Baruga Baharuddin Lopa, Fakuktas Hukum (FH) Unhas Makassar, Senin (6/12/2021). Dengan mengangkat tema Refleksi 2 tahun Reformasi Dikorupsi : Titik Nadir Pemberantasan Korupsi untuk mencari titik terang mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan, Wakil Ketua 2 Garda Tipikor Ebby Ramdhani Syahri Wijaya mengatakan pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai saat #reformasidikorupsi digaungkan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. 

Bermula pada pembatalan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan puncaknya pada pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Non Governmental Organization (NGO) Aktivis Anti Korupsi Djusman Air mengatakan independensi KPK perlahan terkikis namun hal tersebut bukanlah penghalang untuk menegakkan keadilan. “Jangan takut untuk melaporkan penyelewengan,” tegasnya. Aktivis yang juga sebagai pelapor Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di KPK ini mengatakan meskipun KPK saat ini semakin melemah namun bukan berarti pemberantasan korupsi ikut lemah.

Sumber : fajar.co.id

Berita ini telah tayang di fajar.co.id, 07/12/2021, dengan judul "Jelang Harkodia, Prof Farida: Bibit Korupsi Harus Dihilangkan".